TIMES PONOROGO, PONOROGO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi menunjuk Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Penunjukan ini dilakukan menyusul penetapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dan penahanannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi.

​Perintah tegas dari Gubernur Khofifah ini bertujuan utama untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Ponorogo tetap berjalan normal, menjaga stabilitas layanan publik, dan mencegah kekosongan kepemimpinan. Surat Perintah resmi dari Pemprov Jatim, bernomor 100.1.4.2/893/011.2/2025, telah diterbitkan dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk DPRD dan Lisdyarita sendiri.

​Perintah yang diemban oleh Lisdyarita Plt Bupati Ponorogo memiliki fokus yang jelas dan mendesak. Khofifah menekankan bahwa Lisdyarita harus segera mengambilalih kendali dan melaksanakan seluruh tugas serta wewenang bupati, khususnya dalam aspek-aspek krusial,
​menjaga stabilitas dan layanan publik. 

Kepemimpinan Ponorogo Pasca-OTT harus fokus memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bekerja secara optimal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Diinstruksikan pula untuk melakukan pembenahan internal birokrasi dan memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk meminimalisir praktik korupsi di masa mendatang.

Khofifah juga berharap agar memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menjalin koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan semua kebijakan daerah sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun dalam situasi sulit, program-program prioritas pembangunan yang telah direncanakan tidak boleh terhenti dan harus terus dilanjutkan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Kepada TIMES Indonesia Senin (10/11/2025), Lisdyarita mengakui bahwa tugas yang diembannya saat ini sangat kompleks dan menantang.

​"Ini adalah situasi yang pelik. Namun, tata pemerintahan harus terus berjalan. Fokus utama kita adalah pembenahan dan perubahan stigma agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan OPD bekerja dengan hati-hati dan penuh integritas, terutama terkait transparansi anggaran. Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik," ujar Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Rita ini.

Sementara itu ​Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, turut memastikan bahwa legislatif akan mendukung penuh Khofifah Perintahkan Wabup Ponorogo dan siap bekerja sama dengan Plt Bupati Lisdyarita demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Bumi Reog. (*)