TIMES PONOROGO, JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) meminta masyarakat untuk wisata di daerah, hingga minta para pejabat tak sering ke luar negeri.

Hal itu disampaikan dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC).

Wisata Daerah

Presiden Jokowi minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi tersebut.

"Tolong masyarakat diajak, pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja," kata Presiden RI Jokowi, Jumat (29/9/2022).

Presiden RI Jokowi menyebut, Indonesia kaya akan daerah wisata yang menarik. Antara lain seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur dan di Jakarta.

"Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri?" jelas Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi, jika banyak masyarakat berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata.

"Kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati," jelasnya.

Tak Sering ke Luar Negeri

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pejabat tak sering ke luar negeri jika tak benar-benar penting. Ia juga menekankan agar kunjungan ke luar negeri hendaknya mendatangkan manfaat bagi Indonesia.

Ia pun mengaku sering menahan ke luar negeri jika dinilai tak akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Indonesia.

"Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling 2 atau 3, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkrit ndak sih, karena juga keluar uang kita ke luar (negeri)  itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem (tahan)," ujarnya.

Belanja Produk dalam Negeri

Presiden Jokowi juga meminta jajaran untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

"Sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tak mudah, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor," katanya.

Presiden Jokowi meminta untuk membeli produk yang diproduksi oleh UMKM serta koperasi. Ia juga mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog. 

"Alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta," jelasnya.

Suami iriana itu juga meminta kepala daerah membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing. "Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk e-katalog," ujarnya.

Minta Jaga APBN

Selain itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan yang panjang. Hal itu kata dia saat ini dunia berada pada ketidakpastian yang tinggi karena berbagai masalah yang menimpanya, mulai dari pandemi yang belum usai hingga perang di Ukraina yang diperkirakan akan berlangsung panjang.

"Perang (Rusia-Ukraina) tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya, enggak jelas, sehingga yang kita perlukan, negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang," katanya.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kata dia, agar APBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.

"Bu (Sri Mulyani), kalau punya uang kita, di APBN kita, dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,' karena kita tahu sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya," katanya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, saat ini semua negara juga tengah menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang jasa.

Ia memandang, inflasi Indonesia sendiri masih cukup terkendali di angka 4,6 persen yang dinilainya masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Menurutnya, terkendalinya inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan) dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

"Coba bandingkan dengan negara yang lain, otoritas moneter dan otoritas fiskal,  bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikkan defisit. Naikkan defisit itu artinya menggrojokkan uang lebih banyak ke pasar," jelasnya

"Artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu menggrojokkan inflasi. Di sini yang beda di situ, karena BI dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, sinkron, konsolidatif. APBN-nya konsolidatif, APBN-nya menyehatkan, berani memutuskan," ujarnya.

Ia kembali mengingatkan agar APBN betul-betul dikelola secara hati-hati. Presiden RI Jokowi menyebutkan fiskal yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghadapi situasi dunia tahun depan yang diprediksi 'gelap'.

"Sata selalu sampaikan kepada Bu Menteri, 'Bu Menteri, kita ini memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam mengggunakan setiap Rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga," kata Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi menyampaikan tidak boleh kita hanya berpikir uang itu hanya untuk hari ini atau tahun ini. Presiden juga mengingatkan untuk berpikir tahun depan karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih "gelap".

"Kalau kita punya persiapan amunis, ini akan berbeda, sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan," ujar Presiden RI Jokowi. (*)