PONOROGO – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo (Disperpusip Ponorogo) terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola literasi di wilayah Bumi Reog.

Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan yang digelar pada Senin (9/2/2026).

​Kegiatan yang berlangsung di Aula SMKN 1 Jenangan Ponorogo ini menyasar para pengelola perpustakaan sekolah, desa, hingga instansi. Tujuannya jelas, memastikan seluruh unit perpustakaan di Ponorogo memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

​Akreditasi bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas. Ia merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana sebuah perpustakaan mampu memberikan layanan yang layak bagi masyarakat.

​Plt Kepala Disperpusip Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menegaskan bahwa percepatan akreditasi ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem belajar yang representatif.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Menurutnya, perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar gudang buku.

​"Kami ingin memastikan bahwa setiap perpustakaan di Ponorogo memiliki standar yang diakui secara nasional. Dengan akreditasi, kita tidak hanya bicara soal kelengkapan koleksi, tetapi juga kualitas layanan, inovasi digital, dan kenyamanan pemustaka," ujar Nurhadi Hanuri saat memberikan sambutan.

​Lebih lanjut, Nurhadi menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan intensif bagi lembaga yang merasa kesulitan dalam proses pengajuan akreditasi.

Disperpusip berperan sebagai fasilitator sekaligus advokat agar kendala teknis dapat teratasi.

​"Sosialisasi ini adalah langkah awal. Setelah ini, tim kami akan melakukan advokasi langsung ke lapangan. Kami harap para pengelola perpustakaan proaktif, karena ini demi kemajuan literasi generasi muda kita di Ponorogo," imbuhnya.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Pemahaman mendalam mengenai sembilan komponen akreditasi terbaru.

​Digitalisasi Data: Mendorong pengisian borang akreditasi melalui sistem daring yang lebih efisien.
​Peningkatan SDM: Penguatan kapasitas pustakawan dalam mengelola manajemen perpustakaan modern.

​Dengan adanya langkah masif ini, diharapkan angka literasi di Kabupaten Ponorogo terus merangkak naik, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing global. (*)