TIMES PONOROGO, PONOROGO – Jalanan utama Kabupaten Ponorogo berubah menjadi lautan seragam batik PGRI Selasa (30/12/2025). Bukan untuk merayakan seremoni, ribuan tenaga pendidik ini turun ke jalan membawa satu tuntutan tegas keadilan birokrasi.

Mereka menuntut kejelasan dan pembatalan surat keputusan (SK) mutasi yang dinilai sewenang-wenang terhadap Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan.
​Aksi damai namun bertenaga ini dimulai dengan longmarch dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo di Gedung Terpadu, Jalan Basuki Rahmat. Massa kemudian bergerak membelah kota, menyusuri rute panas menuju titik akhir di SMKN 1 Ponorogo, Jalan Jenderal Sudirman.

Sepanjang jalan, pekikan "Hidup Guru" dan "Tolak Kesewenang-wenangan" menggema, mencuri perhatian warga Kota Reog.

​Sumber kemarahan ribuan guru ini bermuara pada keputusan kontroversial pemindahan Katenan, dari SMKN 1 Ponorogo—sekolah kejuruan favorit di tengah kota—menjadi Kepala SMAN 1 Tegalombo, sebuah sekolah di wilayah pinggiran Kabupaten Pacitan. Bagi komunitas guru, mutasi lintas kabupaten dengan degradasi lokasi yang drastis ini bukan sekadar penyegaran birokrasi, melainkan bentuk hukuman yang tidak transparan.

​Ketua Lembaga Konsultasi Badan Hukum (LKBH), Tohari, yang memimpin barisan advokasi, menegaskan bahwa aksi hari ini adalah kulminasi dari kesabaran yang habis. Sebelumnya, pihak LKBH telah melayangkan somasi resmi kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Desember 2025.

​"Somasi kami pada awal bulan lalu nampaknya dianggap angin lalu. Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan Jatim, tidak memberikan respons yang memadai. Maka hari ini, kami datang dengan jumlah yang lebih besar untuk menjemput keadilan itu," ujar Tohari di sela-sela orasi di depan gerbang SMKN 1 Ponorogo.

Kembalikan Katenan

​Dalam somasi dan tuntutan aksi tersebut, poin utamanya sangat jelas, meminta Gubernur Jawa Timur segera meninjau ulang dan membatalkan SK mutasi tersebut, serta mengembalikan jabatan Kepala SMKN 1 Ponorogo kepada Katenan.

​Menurut Tohari, proses mutasi ini cacat secara etika dan substansi. Tidak ada alasan mendesak atau pelanggaran berat yang dilakukan oleh Katenan sehingga ia harus "dilempar" ke wilayah perbatasan Pacitan.

​Lebih jauh, Tohari menyoroti bahwa aksi ribuan guru ini adalah bukti nyata bahwa profesi guru di Ponorogo tidak bisa dipecah belah. Ia menegaskan pentingnya esprit de corps di kalangan pendidik.

​"Aksi hari ini adalah bukti bahwa tubuh kami satu. Solidaritas sesama guru itu mutlak. Ketika satu rekan kami diperlakukan tidak adil, didzolimi dengan kebijakan yang tidak masuk akal, maka ribuan guru lain akan ikut merasakan sakitnya. Kami turun ke jalan untuk memastikan bahwa marwah guru tidak diinjak-injak oleh keputusan politik birokrasi," tegas Tohari dengan nada berapi-api, disambut tepuk tangan riuh ribuan massa.
​
Ribuan guru bersumpah akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutan mereka dipenuhi, atau setidaknya mendapatkan penjelasan yang logis dan transparan dari pemangku kebijakan di tingkat provinsi. (*)