PONOROGO – Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) RI, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi mendalam terhadap keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo.

Kekaguman tersebut disampaikan langsung di sela-sela agenda kunjungan kerjanya pada Sabtu (28/3/2026).

​Menteri Arifatul menilai konsep Sekolah Rakyat di "Kota Reog" ini bukan sekadar institusi pendidikan alternatif, melainkan wadah nyata dalam memperkuat karakter anak serta memberikan perlindungan yang inklusif bagi generasi muda.

​Dialog Hangat dengan Murid

​Didampingi oleh Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, Menteri Arifatul menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para siswa. Suasana cair tampak saat menteri asal Madura ini mendengarkan aspirasi dan keceriaan anak-anak Sekolah Rakyat.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

​"Saya merasa sangat bangga sekaligus terharu melihat semangat anak-anak di sini. Sekolah Rakyat Ponorogo membuktikan bahwa pendidikan yang ramah anak dan berbasis komunitas bisa berjalan dengan sangat efektif," ujar Arifatul Choiri Fauzi kepada TIMES Indonesia.

​Tak hanya soal kurikulum, Menteri PPPA juga menyoroti ketersediaan fasilitas penunjang yang dianggap sangat mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan aman.

​"Fasilitas di Sekolah Rakyat ini sangat representatif. Saya melihat ada ruang aman bagi anak untuk berekspresi. Ini sejalan dengan misi kementerian kami untuk menciptakan ruang publik dan lingkungan pendidikan yang benar-benar melindungi hak-hak anak," tambahnya.

Sementara itu ​Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyambut hangat apresiasi dari pusat tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berkomitmen untuk mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan dengan pendidikan anak melalui model Sekolah Rakyat ini.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

​"Kehadiran Ibu Menteri menjadi suntikan semangat bagi kami. Sekolah Rakyat ini memang kami desain untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan karakter dan perlindungan yang layak," ujar Lisdyarita.

​Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Kementerian PPPA dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang lebih progresif di masa depan. (*)